PARSADA

Nomor Dokumentasi: PP/2026/XI/001

Fokus Kajian: Hukum Tata Ruang & Ekologi Perkotaan

Penerbit: PARSADA (Policy & Analytics Research System for Advocacy and Discourse Affairs)

Komersialisasi Ruang Terbuka Hijau: Kajian Kritis Kepatuhan Regulasi dan Kompromi Ekologis pada Penyelenggaraan Reklame di Kota Malang

Gambar: Pendirian Reklami di Taman Kota

Penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan jalur vegetasi kota merupakan indikator utama dalam mengukur komitmen tata kelola lingkungan hidup daerah. Riset dan pemantauan lapangan yang dilakukan oleh PARSADA menemukan indikasi pelanggaran sistematis atas pendirian infrastruktur reklame komersial di atas taman kota dan jalur hijau di koridor utama Kota Malang (khususnya kawasan Jalan Dieng dan Jalan Soekarno-Hatta).

Kajian ini mengurai tiga aspek mendasar: (1) Anomali tata ruang akibat komersialisasi RTH, (2) Anatomi pelanggaran hukum atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022, dan (3) Implikasi kerugian ekologis serta preseden buruk tata kelola pemerintahan (bad governance). Kajian ini ditutup dengan rekomendasi aksi berbasis instrumen hukum dan tindakan korektif bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang beserta pemangku kepentingan terkait.

1. ANOMALI TATA RUANG DAN WAJAH EKOLOGI KOTA

Hasil observasi spasial PARSADA di lapangan mencatat bahwa pada koridor Jalan Dieng, struktur tiang reklame komersial dipasang secara berderet rapat—dari tiang pertama hingga kelima—hingga mendekati titik simpang pengatur lalu lintas. Pola serupa teridentifikasi di sepanjang Jalur Hijau Jalan Soekarno-Hatta.

Secara teknis, penancapan struktur baja dan pondasi beton di atas zona tanah vegetasi menciptakan dampak langsung berupa:

·         Degradasi Luas Efektif RTH: Pengerasan penampang tanah oleh struktur beton merusak kapasitas infiltrasi air hujan, yang secara langsung memperburuk risiko genangan air lokal (urban flooding).

·         Kerusakan Struktur Root Zone: Pemasangan fondasi dalam (bore pile/footplate) memotong perakaran vegetasi peneduh, meningkatkan risiko pohon tumbang saat cuaca ekstrem.

·         Kanibalisasi Elemen Visual Kota: Baliho berskala besar menutupi tajuk pohon peneduh, mengabaikan fungsi RTH sebagai peredam polusi udara dan peredam kebisingan (noise barrier).

2. ANALISIS SUBSTANTIF & ANATOMI PELANGGARAN REGULASI

Pendirian tiang reklame komersial di lokasi-lokasi tersebut secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan konsistensi penegakan hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Reklame:

·         Pelanggaran Zonasi Steril (Pasal 5 ayat 2 & Pasal 18 ayat 2 huruf c, e, f):

Regulasi menetapkan bahwa taman kota, jalur hijau, dan taman median jalan merupakan zonasi bebas dari penetapan struktur reklame komersial. Pengecualian hanya berlaku untuk reklame non-komersial (layanan publik) dengan ketentuan ketat. Komersialisasi kawasan ini merupakan bentuk pembangkangan atas asas kepastian hukum (certainty principle).

·         Ancaman Fisik dan Pemeliharaan (Pasal 17 huruf c):

Penancapan fisik baja tiang reklame terbukti mengganggu pemeliharaan rutin taman oleh petugas kebersihan dan pertamanan, serta merusak fungsi estetika alami bentang kota (cityscape).

·         Disfungsi Pengawasan Lembaga Teknis (Pasal 33 ayat 3 huruf b):

Perda mengamanatkan pembagian peran pengawasan yang melibatkan dinas di bidang pertamanan. Pembiaran tiang-tiang reklame komersial ini beroperasi dalam jangka waktu lama mencerminkan terjadinya kelalaian pengawasan (ommission of duty) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.

3. IMPLIKASI SOSIAL, EKONOMI, DAN TATA KELOLA

Dari sudut pandang analisis kebijakan publik, pembiaran ini tidak boleh dipandang sekadar kasus perizinan biasa, melainkan menyangkut tiga risiko strategis:

1.      Preseden Bad Governance & Asimetri Pengawasan:

Jika pelanggaran di ruang publik dibiarkan tanpa tindakan hukum yang setara dengan penertiban usaha kecil, hal ini menciptakan ketidakadilan hukum (unequal treatment before the law) dan meruntuhkan wibawa regulasi Pemkot Malang di mata publik.

2.      Dampak Kompromi PAD vs. Biaya Restorasi Lingkungan:

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi reklame ilegal sering kali dijadikan dalih. Namun, kalkulasi ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa biaya restorasi kerusakan ekologis (kerusakan tanah, hilangnya penyerapan karbon, dan risiko banjir) jauh lebih tinggi daripada nilai retribusi yang diterima daerah.

3.      Kompromi Keselamatan Publik (Public Safety Hazard):

Penempatan tiang reklame besar di dekat persimpangan jalan mengganggu jarak pandang pengendara (sight distance) serta menambah beban angin pada konstruksi di musim hujan, yang membahayakan pengguna jalan.

4. REKOMENDASI KEBIJAKAN (POLICY RECOMMENDATIONS)

Berdasarkan temuan data teknis dan analisis hukum di atas, PARSADA menyampaikan rekomendasi strategis sebagai langkah pemulihan (corrective action):

1.      Moratorium dan Audit Legal Spasial (H-1 s.d. H-14):

Pemerintah Kota Malang melalui DLH dan Satpol PP wajib menghentikan sementara penerbitan izin baru di koridor Jalan Dieng dan Soekarno-Hatta, serta mempublikasikan hasil audit legalitas fisik seluruh titik tiang reklame yang berdiri di atas tanah RTH.

2.      Eksekusi Penertiban dan Pembongkaran Fisik (Pasal 34 & Pasal 37):

Memberikan Surat Peringatan (SP) hingga tindakan pembongkaran paksa terhadap konstruksi tiang reklame yang terbukti melanggar pasal larangan lokasi, tanpa batasan toleransi waktu yang melampaui ketentuan hukum.

3.      Restorasi dan Digitalisasi Pengawasan RTH:

Mengembalikan tapak bekas pondasi reklame menjadi zona vegetasi aktif. DLH disarankan membuat peta digital RTH terintegrasi yang dapat diakses publik (Open Spatial Data) guna mencegah klaim atau penyusupan bangunan komersial ilegal di kemudian hari.

Dokumen riset dan analisis ini diterbitkan secara independen oleh PARSADA sebagai bentuk partisipasi publik dalam mendorong tata kelola lingkungan hidup yang berkeadilan, transparan, dan berkesinambungan.